JAKARTA, Kompaswarga.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengakui bahwa puluhan ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia masih belum memiliki pengawas. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam konferensi pers pada Rabu (17/1/2024).
Bagja menyampaikan bahwa proses rekrutmen pengawas TPS telah diperpanjang untuk mengatasi permasalahan ini. “Iya. Makanya (rekrutmen pengawas TPS) kita perpanjang,” ujar Bagja kepada wartawan.
Lebih lanjut, Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu masih perlu melakukan pengecekan lebih mendalam terkait data yang ada untuk menentukan jumlah TPS yang masih belum memiliki pengawas dan lokasi penyebarannya.
Menurut Bagja, terdapat beberapa tantangan yang tidak mudah terkait rekrutmen pengawas TPS, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia. “Pertama, tidak ada di daerah situ. Kemudian, pendidikannya tidak ada yang memenuhi (syarat minimum) SMA,” tambah Bagja.
Bagja menjelaskan bahwa perpanjangan rekrutmen pengawas TPS akan terus dilakukan hingga satu atau dua minggu sebelum hari pemungutan suara. Jika pada batas waktu tersebut masih terdapat TPS yang belum memiliki pengawas, Bawaslu berencana mengambil langkah-langkah alternatif.
“Ada alternatif lain, misalnya dengan (merekrut) penduduk desa di sekitarnya. Seharusnya pengawas TPS merupakan warga di daerah tersebut, tapi kalau tidak ada, gimana?” ujar Bagja. “Itu kejadiannya. Tingkat pendidikannya tidak SMA, masih SMP semua, bagaimana coba? Terus cari di pulau lain? Repot kan. Itu undang-undang terpaksa disimpangi untuk itu,” tambahnya.
Meskipun demikian, Bagja menekankan bahwa alternatif-alternatif yang disampaikannya hingga saat ini belum diputuskan secara resmi. Itu hanya merupakan opsi-opsi yang mungkin dilakukan, dan keputusan akhir akan bergantung pada kondisi lapangan. “Tergantung di lapangan itu, kita masih belum tahu,” pungkasnya.
